Pemilu2014 bisa berakhir damai jika pemenangnya mayoritas dan satu putaran Jelang Pemilu 2014, Indonesia Rawan Instabilitas Politik BeritaSatuTV | Investor.id | Jakartaglobe.id | e-Paper | Live Streaming Pelaksanaanpemilu tahun 1955 dilaksanakan di 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa serta dilaksanakan dalam dua tahap. Yuk, kita simak penjelasan lengkapnya mengenai pemilihan umum atau pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 berikut ini MelaluiDekrit Presiden 5 Juli 1959 dilakukanlah penyederhanaan sistem Kepartaian di Indonesia, yaitu : - Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 13 Tahun 1960 mengatur tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran Partai-partai Politik. - Pada tanggal 17 Agustus 1960 PSI dan Masyumi dibubarkan. Setahunlagi, Indonesia akan menggelar Pemilu ke-12. Namun penyelenggaraan ke-12 tak akan ada tanpa penyelenggaraan pertama, yakni Pemilu 1955. Jikausulan ini terus bergulir akan sangat berbahaya bagi iklim demokrasi di Indonesia. Pandemi Covid 19 tidak bisa jadi alasan untuk penundaan Pemilu Serentak 2024 karena faktanya Indonesia adalah salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi, dan sejarah mencatat Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pilkades Serentak di seluruh kabupaten/kota iOZMx. Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 4 Semester 1 Tentang Peristiwa-peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan suatu bahan kajian terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi dan modifikasi diorganisasikan dari konsep-konsep ketrampilan-ketrampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan Ekonomi Puskur, 2001 9. Sementara itu, Fakih Samlawi & Bunyamin Maftuh 1999 1 menyatakan bahwa IPS merupakan mata pelajaran yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial disusun melalui pendidikan dan psikologis serta kelayakan dan kebermaknaannya bagi siswa dan kehidupannya. Sahabat pembelajar yang berbahagia, kali ini kami akan menyajikan sebuah informasi yang berkenaan dengan Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 4 semester 1 tentang Peristiwa-peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan. Baca juga Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 1 Semester 1 Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 2 Semester 1 Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 3 Semester 1 Adapun contoh Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 4 tentang Peristiwa-peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan adalah sebagai berikut A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara singkat! 1. Sebutkan 3 tiga sebab terjadinya instabilitas pemerintahan pada masa demokrasi liberal 1950-1959! 2. Sebutkan 3 tiga sebab pemerintah RI tidak dapat membangunan perekonomian nasional yang mantap pada tahun 1950-1959! 3. Mengapa Konstituante tidak dapat menyusun Rancangan Undang-Undang? 4. Sebutkan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959! 5. Bagaimanakah pendapat kalian terhadap pelaksanaan demokrasi terpimpin? Jelaskan jawaban kalian! B. Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap paling tepat! 1. Konferensi Meja Budar KMB menghasilkan keputusan penting, diantaranya a. Pengembalian hak milik Indonesia yang dirampas Belanda b. Pengakuan kedaulatan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia c. Indonesia dan Belanda sepakat untuk menghentikan peperangan d. Belanda siap menarik seluruh tentaranya dari wilayah RI 2. Indonesia menyatakan kembali ke Negara Kesatuan sejak 17 Agustus 1950 karena a. Semua negara anggota RIS mendukungnya b. Sistem federasi sebaiknya dilaksanakan di negara-negara liberal c. NKRI sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI 17-8-1945 d. Negara-negara bagian tetap dikendalikan oleh Belanda 3. Jatuhnya Kabinet Sukiman-Suwiryo pada tanggal 23 Februari 1952 karena a. Tidak tahan menghadapi partai-partai oposisi b. Dianggap condong ke Blok Barat c. Belum mampu melaksanakan politik bebas aktif d. Tidak mendapat kepercayaan dari DPR 4. Kabinet pertama yang memerintah Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah a. Kabinet Natsir b. Kabinet Wilopo c. Kabinet Sukiman-Suwiryo d. Kabinet Ali Sastroamidjojo 5. Sesudah Pemilu 1955, instabilitas politik Indonesia terus berlangsung karena a. Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya b. Pemilu 1955 dianggap tidak demokratis c. Adanya pertentangan antara Presiden dan DPR d. Masa keanggotaan Konstituante telah habis 6. Sistem banyak partai sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia karena a. Terlalu banyak partai politik yang menjadi peserta Pemilu b. Sulit membangun partai politik yang kuat dan didukung oleh rakyat c. Pemerintah yang stabil tidak dapat diwujudkan d. Peluang terjadinya pertentangan antar partai semakin terbuka 7. PRRI merupakan salah satu pergolakan yang terjadi di daerah a. Sulawesi b. Kalimantan c. Jawa d. Sumatera 8. Pemilu 1995 menghasilkan 4 empat partai besar, kecuali a. Partai Nasional Indonesia PNI b. Partai Indonesia Raya Parindra c. Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi d. Nahdatul Ulama NU 9. Salah satu faktor yang mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah a. Untuk menciptakan pemerintahan yang stabil b. Untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945 c. Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya d. Terjadinya pertentangan antara para anggota Konstituante 10. Pembentukkan MPRS dan DPAS sangat konstitusional karena a. Sesuai dengan UUDS 1950 b. Sesuai dengan hak prerogatif Presiden c. Sesuai dengan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 d. Sesuai dengan UUD 1945 C. Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat 1. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal .... 2. Seringnya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal 1950-1959 sebagai akibat adanya persaingan antara .... dengan …. 3. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan pada masa pemerintahan kabinet .... 4. Berdasarkan hasil Pemilu 1955, partai politik yang memperoleh kursi paling banyak di Konstituante adalah .... 5. Cangkraningrat adalah kepala negara dari negara bagian .... Tujuan disajikannya contoh Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 4 tentang Peristiwa-peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan tiada lain adalah untuk mengisi dunia internet dengan hal-hal yang positif, yakni para peserta didik bisa belajar secara mandiri melalui online. Harapannya, informasi yang disajikan tentang contoh Soal IPS Kelas 9 SMP Bab 4 tentang Peristiwa-peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan, yang bersumber dari Buku Bse Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas IX bisa bermanfaat bagi para pembaca. Selamat belajar dan semoga cita-cita Anda bisa tercapai! - Pemilu 1955 berlangsung dalam dua tahap. Pertama, digelar pada tanggal 29 September 1955, tepat hari ini 66 tahun lalu, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Kedua, dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan ini digelar untuk membatasi kekuasaan, memperluas partisipasi rakyat, dan menumbuhkan iklim demokrasi. Pemilu ini disebut-sebut sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia di tengah perbedaan ideologi yang mencolok. “Pada pemilu 1955 tersebut tidak ada pemaksaan dalam memilih, tidak ada intervensi parpol oleh pemerintah, juga tidak ada pegawai negeri yang diwajibkan memilih Golkar Golongan Karya—di mana semua itu mewarnai pemilu-pemilu Orde Baru Orba sejak Pemilu 1971,” ungkap Aswi Warman Adam dalam Kompas Data 2019, Pemilu 1955 Awal Pesta Demokrasi, hlm. 2. “Selain itu, pada pemilu 1955 tidak ada pula 'Serangan Fajar' sebagaimana menjadi momok mengkhawatirkan seperti pada pemilu-pemilu masa Reformasi,” imbuhnya. Terdapat 172 partai politik dan peserta perorangan yang ikut dalam Pemilu 1955. Hasilnya, Partai Nasional Indonesia PNI memenangkan pertarungan dengan meraih 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante 22,3%. Diikuti oleh Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi yang mendapat 57 kursi DPR dan 112 kursi di Konstituante 20,9%, Nahdlatul Ulama NU dengan 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante 18,4%, Partai Komunis Indonesia PKI mendapat 39 kursi DPR dan 80 Kursi Konstituante 16,4%, serta Partai Syarikat Islam Indonesia PSII dengan 8 kursi DPR dan 16 kursi Konstituante 2,89%. Parpol-parpol lainnya mendapat kursi di bawah 10, sementara beberapa peserta perorangan berhasil meraih kursi di DPR dan Wildan Sena Utama dalam “Pemilihan Umum 1955 di Yogyakarta Merayakan Demokrasi”, yang dimuat dalam buku Jogja Memilih Sejarah Pemilu 1951 & 1955 di Yogyakarta, Pemilu 1955 menjadi penting karena, “bukan sekadar persaingan memperebutkan suara, tetapi Pemilu 1955 dapat dilihat sebagai sebuah lambang dan sarana pendewasaan. Pemilu ini dapat dilihat sebagai penanda kemenangan kekuatan demokratis di mana orang-orang Indonesia telah memproklamirkan keyakinannya pada cara hidup demokratis dan telah menunjukan kematangan politik yang luar biasa dalam menjunjung cita-cita luhur dari demokrasi.” hlm. 135.Selain itu, Pemilu 1955 juga dianggap oleh banyak kalangan sebagai jawaban dari ketidakpuasan atas situasi politik secara umum. Di antaranya krisis kabinet yang berlangsung secara terus menerus, maraknya perilaku korupsi di kalangan pejabat, budaya nepotisme, pertengkaran dalam dan antarpartai yang begitu “kasar” dan keras, serta ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam upaya pembangunan demikian, seturut pendapat Herbert Feith dalam The Indonesian Elections of 1955, Ithaca Modern Indonesian Project Southeast Asia Program Cornell University, 1957, hlm. 6, Pemilu 1955 diharapkan bisa menjadi jawaban untuk memperbaiki situasi perpolitikan nasional yang kacau balau tersebut. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Besarnya antusiasme masyarakat dalam pemilu ternyata tidak membawa pengaruh yang berarti bagi jalannya pemerintahan republik. Wakil-wakil rakyat yang terpilih nyatanya tidak membawa perubahan berarti. Kabinet masih sering bergonta-ganti, partai-partai semakin ganas dalam mencibir. Bahkan di kalangan akar rumput tak jarang berakhir dengan perisakan dan perkelahian. Indonesianis Harry J Benda menyebut kegagalan demokrasi Indonesia pada tahun 1950-an disebabkan oleh ketiadaan semangat demokratis dalam masyarakat. Pandangan Benda kemudian dikritik oleh Farabi Fakih dalam “Modal Revolusi Demokrasi dan Partisipasi Rakyat”, Jogja Memilih Sejarah Pemilu 1951 & 1955 di Yogyakarta, hlm 85. Menurutnya, jika melihat pada membludaknya pemilih dan besarnya antusiasme rakyat dalam Pemilu 1955, demokrasi secara prosedural di Indonesia telah berhasil. Kegagalan Demokrasi Parlementer yang terjadi di tahun 1950-an disebabkan oleh perbedaan ideologis di kalangan elite akan makna dan fungsi demokrasi. Mereka tidak mampu menjaga ketidakstabilan dalam tubuh pemerintahan. Infografik mozaik Pemilu 1955. Partisipasi Perempuan Pemilu 1955 juga diwarnai oleh partisipasi perempuan yang cukup semarak, seperti terdapat dalam beberapa arsip foto yang terhimpum di buku Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955 terbitan ANRI. Contoh arsip foto pertama berkode Kempen 550929 FG 10-4, di situ tampak ibu-ibu dari TPS Kecamatan Petamburan, Jakata, antusias menyambut pemilu. Mereka kebanyakan mengenakan kemben tertutup dan rok jarik dengan sebagian kepala ditutup dengan kain berenda. Beberapa tampak membawa anak-anaknya hlm. 18-19.Sejumlah perempuan juga tampak turut aktif dalam kepanitiaan. Ketua Panitia Pemilihan Jakarta Raya, misalnya, dijabat oleh Ny. S. Pudjobuntoro, sebagaimana terdapat dalam arsip foto dengan kode Kempen KR 560322 FG 2-18. Ny. S. Pudjobuntoro tampak sedang melaksanakan rapat dengan anggota lain yang hampir seluruhnya laki-laki. Beberapa anggota Panitia Pemungutan Suara PPS juga sebagian dijabat oleh perempuan, seperti di TPS Gedung Olahraga dan TPS Sekolah Rakyat di Kebayoran Baru hlm 122.Selain itu, di sejumlah TPS juga tersedia tempat penitipan anak, seperti terdapat dalam arsip berkode Kempen KR 560322 FG 2-7. Foto itu menampilkan gambar ibu-ibu sedang berkerumun menggendong anak-anaknya yang masih balita di depan gedung dengan baliho bertuliskan, “PANITIJA PENITIPAN ANAK2 KELURAHAN RANDUSARI SEMARANG SELATAN”. Tersedianya tempat penitipan anak bertujuan agar para ibu yang hendak menggunakan hak pilihnya dapat memilih dengan tenang dan nyaman. Baca juga artikel terkait PEMILU 1955 atau tulisan menarik lainnya - Politik Kontributor Mustaqim Aji NegoroEditor Irfan Teguh Jakarta - Setahun lagi, Indonesia akan menggelar Pemilu ke-12. Namun penyelenggaraan ke-12 tak akan ada tanpa penyelenggaraan pertama, yakni Pemilu 1955. Dilansir situs Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, diakses detikcom pada Selasa 13/3/2018, Pemilu 1955 mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini dinyatakan terlaksana dengan aman, lancar, jujur, adil, dan demokratis Pemilu 10 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI ini menunjukkan tingkat partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat. Orang rela menempuh jarak yang jauh untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara TPS, meski harus berjalan kaki atau menyeberang pulau. Cerita tentang Pemilu 1955 ini dicatat Herbert Feith dalam bukunya, "The Indonesian Election of 1955' terbit pertama tahun 1957. Cendekiawan asal Australia ini dipekerjakan oleh Kementerian Informasi Indonesia pada 1951 hingga 1953 serta pada 1954 sampai 1956. Dia juga bepergian di kawasan Jawa dan Sumatra saat suasana Pemilu. Dikatakan Feith, Pemilu ini digelar tanpa pengalaman berdemokrasi sebelumnya. Panitia Pemilihan Indonesia PPI adalah penyelenggaranya, berisi orang-orang dari banyak partai. Di level pelaksanaan, petugas partai di masing-masing TPS banyak yang buta huruf. Namun di antara para buta huruf hampir selalu ada paling tidak dua orang yang bisa membaca."Indonesia berani mempertaruhkan proses Pemilu pada tingkat kecerdasan para penduduk desa yang buta huruf, dan... pertaruhan itu terbayar tunai," kata Irene Tinker dan Mil Walker, peneliti pemilu di Indonesia dan India, sebagaimana dikutip Feith. Dalam suasana ini, lumrah saja terjadi fenomena salah coblos partai. Soalnya, ada partai yang lambangnya mirip dengan partai lainnya. Ini membuat partai kecil berlambang mirip dengan partai yang lebih besar mendapatkan raupan salah satu kandidat di Jawa Timur yang kurang terkenal, namanya Koesadi PM Kusadi Paulus Maria, berhasil mendapat suara gara-gara lambangnya di surat suara mirip lambang Palu-Arit Partai Komunis Indonesia PKI. Kalau dilihat-lihat, lambang Koesadi PM adalah pula Partai Buruh di Jawa Timur dan Partai Rakyat Indonesia Merdeka PRIM di Jawa Barat. Mereka punya lambang yang mirip dengan Partai Nasional Indonesia PNI, yakni banteng/kerbau. Akibatnya, ada peningkatan suara yang diperoleh Partai Buruh di Pemilu Konstituante. Apapun itu, Pemilu 1955 menjadi ajang pembuktian Indonesia sebagai negara demokratis. Pemilu adalah syarat satu negara dikatakan demokratis. Ada pula kebanggan nasional yang muncul dari Pemilu ini, karena Indonesia bisa membuktikan di depan mata dunia bahwa dirinya sudah matang sebagai bangsa. Selain itu, Pemilu 1955 juga ditujukan untuk menciptakan stabilitas politik usai ada peristiwa meriam diarahkan ke Istana Kepresidenan pada 17 Oktober 1952 dan ketidakstabilan demokrasi liberal kala itu. Sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Sukarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah sudah menyatakan keinginannya untuk menggelar Pemilu. Pada Maklumat X atau maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 November 1945, tercantum anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Disebutkan di situ, Pemilu akan diselenggarakan pada Jauari 1946. Namun gara-gara kondisi tidak stabil, ancaman agresi militer, dan ketidaksiapan negara, maka Pemilu tertunda sampai nyaris satu dasawarsa. Memang secara nasional, Pemilu 1955 adalah yang pertama. Akan tetapi pada 1946 pemilu legislatif regional sudah digelar di Kediri dan Surakarta. Pemilu juga digelar pada 1951 dan 1952 di Minahasa, Sangir-Talaud, Makassar, dan Yogyakarta. Pemilu-pemilu ini menjadi rujukan Pemilu skala daftar pemilih tetap dimulai pada Mei 1954 dan selesai pada November 1954, alias enam bulan saja. Terhitung jumlah daftar pemilih tetap adalah orang. Panitia Pemilihan Indonesia PPI mengumumkan pada April 1955, Pemilu Parlemen akan digelar pada 29 September 1955, dan Pemilu Konstituante akan digelar pada 15 Desember 1955. Pemilu benar-benar terlaksana. 39 Juta orang mendatangi TPS. Pada Pemilu DPR, ada orang menggunakan hak pilihnya, atau 87,65% dari daftar pemilih tetap. Dari 87,65% itu, ada 91,54% suara sah. 6% Yang tak menggunakan hak suaranya meliputi orang yang sangat tua dan sangat sakit, juga warga yang terancam keamanannya. Ada 2,5% yang tak menggunakan hak pilihnya karena meninggal dunia. Ada pula kelompok-kelompok kecil yang bersifat anarko-komunis secara sadar menolak Pemilu, yakni Suku Samin di Jawa Tengah, sisa-sisa PKI Lokal Islami di Sumatera Barat, dan kelompok Si Raja Batak, serta kelompok-kelompok keagamaan di berbagai Pemilu Konstituante, yang menggunakan hak pilihnya adalah sekitar 89,33% dari daftar pemilih tetap. Surat suara sah sebesar 87,77% alias lebih besar sedikit ketimbang Pemilu parlemen sebesar 87,65%.Total penduduk Indonesia berdasarkan statistik Panitia Pemilihan Indonesia tahun 1955 ada 77 juta. Sebanyak 45,6% populasi hidup di Jawa Tengah dan Jawa Parlemen memperebutkan 257 kursi di DPR, diikuti 36 partai politik, 34 organisasi, dan 48 calon perorangan. Pemilu Konstituante memperebutkan 514 kursi, diikuti 39 partai politik, 23 organisasi dan 29 perorangan. Pemilu ini memunculkan empat besar partai pemenang, yakni juara pertama PNI, disusul Masyumi, Nahdlatul Ulama NU, dan Hasil Pemilu 1955 Herbert Feith, The Indonesian Election of 1955Namun ada kekecewaan yang amat dirasakan oleh kelompok-kelompok Indonesia karena ternyata Pemilu 1955 tidak menciptakan stabilitas politik. Feith menilai kondisi seperti ini wajar saja."Pemilu mungkin bukanlah panacea obat mujarab bagi politik Indonesia yang sedang sakit meskipun banyak propagandis partai mengklaim bakal bisa melakukannya. Dinamika politik Indonesia tak berubah gara-gara Pemilu. Namun demikian parlemen yang terpilih secara demokratis seperti itu adalah langkah awal bagi evolusi bangsa yang demokratis, merepresentasikan capaian penting," tulis para wakil rakyat hasil Pemilu 1955 ini akhirnya dibubarkan oleh Presiden Sukarno, lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk membubarkan Konstituante. Indonesia kembali ke UUD Negara RI 1945. Tahun 1960, DPR hasil Pemilu 1955 juga dibubarkan oleh Sukarno, setelah sebelumnya DPR meolak Rancangan APBN yang diajukan pemerintah. dnu/tor Fertian Fertian Sejarah Sekolah Menengah Pertama terjawab Sesudah Pemilu 1955, instabilitas politik Indonesia terus berlangsung karena a. Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya b. Pemilu 1955 dianggap tidak demokratis c. Adanya pertentangan antara Presiden dan DPR d. Masa keanggotaan Konstituante telah habis Iklan Iklan dco dco A. konstituante gagal mengerjakan tugasnya thengs kata guru saya kak,,,kasih mahkota dong terima kasih, boleh tau sumbernya? Iklan Iklan Pertanyaan baru di Sejarah Berapakah hasil dari 382000 diambil 30% = Salah seorang pelaut yang mengajukan permohonan bantuan kepada raja spanyol untuk berlayar mencari sumber rempah-rempah ke dunia timur. pelaut yang di … maksud adalah…? Nilai dari fungsi trigonometri sin 45 + cos 45 Organisasi modern pertama di indonesia yang menjadi tonggak pergerakan nasional adalah? Apa tujuan pemuda membawa soekarno hatta ke rengasdengklok? Sebelumnya Berikutnya setelah pemilu 1955. instabilitas politik indonesia terus berlangsung sebab?sehabis pemilu 1955 ketidakstabilan politik indonesia terus berlangsung alasannya adalahsehabis pemilu 1955 ketidakstabilan politik indonesia terus berjalan alasannyasehabis pemilu 1955, instabilitas politik indonesia terus berjalan karena? Pemilu 1955, instabilitas politik Indonesia terus berlangsung karena tak mampu melaksanakan 1955 dianggap tak kontradiksi antara Presiden & keanggotaan Konstituante telah habis 1. karna peran yg diberikan pada konstituante tak dilaksanakan hingga berujung pada pembubaran2. dewan perwakilan rakyat tak menyetujui RAPBN 603. senantiasa terjadi pergeseran kabinet sehabis pemilu 1955 ketidakstabilan politik indonesia terus berlangsung alasannya adalah 1. karna tugas yg diberikan pada konstituante tak dilaksanakan sampai berujung pada pembubaran2. DPR tak menyepakati RAPBN 603. selalu terjadi pergantian kabinet sehabis pemilu 1955 ketidakstabilan politik indonesia terus berjalan alasannya alasannya. masing2 partai masih mengitamakan kepentingan partainya ketimbang kepentingan rakyat sehabis pemilu 1955, instabilitas politik indonesia terus berjalan karena? adanya seorang pemimpin yg andil & bijaksana. Pemilu 1955, instabilitas politik Indonesia terus berlangsung karena tak mampu melaksanakan 1955 dianggap tak kontradiksi antara Presiden & keanggotaan Konstituante telah habis jawabannya c. ada kontradiksi antara presiden & dprd maaf kalau salah

sesudah pemilu 1955 instabilitas politik indonesia terus berlangsung karena